Gubernur dan Bupati Banggai Bahas PI Perusda Banggai 

PALU, Lensa Jurnal – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura bersama Bupati Banggai Amiruddin, menemui SKK Migas di Jakarta. Kedua kepala daerah tersebut diterima Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf dan jajarannya, bertempat di Kantor SKK Migas, Selasa 30 Januari 2024.

Pada kesempatan itu, Gubernur dan Bupati Banggai didampingi staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, Karo Hukum Adiman dan Kepala BRIN Kabupaten Banggai Andi Nur Symsy Amir. 

Gubernur dan Bupati Banggai menemui Wakil Kepala SKK Migas untuk melaksanakan Participating Interest (PI) Perusda Banggai pada Blok Dongi Sinoro.

Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.

Diketahui, PI diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Dalam artian lain, PI yaitu besaran maksimal kontrak yang wajib ditawarkan kontraktor kepada BUMD/BUMN untuk dikerjasamakan terkait pengelolaan minyak dan gas bumi. 

“Gubernur sangat mendukung Perusda Banggai dapat disetujui PI 10 persen di Blok Dongi Sinoro,” kata Bupati Banggai, Amiruddin.

Selain itu, kata Amiruddin, Gubernur sudah menyetujui Perusda Banggai ditetapkan PI 10 persen beserta kesepakatan bagi hasilnya juga sudah disepakati.

“Untuk kesiapan infrastrukturnya sudah siap, dan kantornya sudah dibangun,” ungkap Amiruddin.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf mengatakan, bahwa pihaknya akan terus mendukung PI 10 persen Blok Dongi Sinoro dan terus dilakukan tindak lanjutnya, sehingga PI 10 persen dapat dilaksanakan guna meningkatkan nilai tambah buat daerah. 

“Nantinya SKK Migas akan menyurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar menunjuk BUMD yang akan ditetapkan untuk PI dan segera disiapkan BUMD-nya,” ujarnya.

Nanang juga mengakui bahwa potensi Sulawesi Tengah sangat kaya akan sumber daya alam , sehingga perlu kolaborasi yang baik agar pemerintah daerah mendapat dampak dari potensi tambang yang ada.

Laporan : Biro Administrasi Pimpinan