Keterbatasan APBN Pemerintah Minta Dukungan Pegusaha Properti

JAKARTA, lensajurnal.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan adanya pembangunan infrastruktur dan properti saat ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

“Pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini dengan mendorong pembangunan baik infrastruktur maupun sektor properti di Indonesia,” ujarn Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dalam siaran pers, Sabtu (5/2).

Dia mengatakan, pemerintah berharap dukungan dari berbagai sektor usaha serta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan mengingat adanya keterbatasan dana APBN yang ada.

Sektor properti bisa dikatakan sebagai lokomotif pemulihan ekonomi mengingat banyak banyak usaha serta produk bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga berusaha agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya, serta mendorong sektor perbankan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

 “Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti,” tuturnya.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, berdasarkan data Susesnas 2020 lalu angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta belum termasuk pertumbuhan keluarga baru 700.000 hingga 800.000 per tahun.

Selain itu, adanya pandemi Covid 19 yang melanda juga menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat terutama di segmen menengah ke bawah (MBR) dan akibatnya terjadi penurunan daya beli rumah yang dibangun pengembang.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR mentargetkan program perumahan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 persen di 2024 mendatang.

Untuk itu, sebanyak 5 juta unit rumah merupakan intervensi langsung pemerintah dan 6 juta unit rumah intervensi tidak langsung dalam bentuk fasilitasi atau bantuan serta subsidi perbaikan, peningkatan akses layanan infrastruktur dasar, pemberdayaan komunitas, peningkatan keandalan bangunan dan penanganan kumuh.

Sementara itu, dia menuturkan untuk memenuhi target 5 juta unit ini ada intervensi langsung Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan fokus pada kebijakan penyelenggaraan perumahan sedangkan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) fokus pada penyelenggaraan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan malalui pemberian bantuan pembiayaan perumahan antara lain FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka).

Guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, lanjutnya, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari semua stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan di sektor properti yang berimbang untuk semua sektor dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. “Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com