Pembatasan Pupuk Subsidi Dikhawatirkan Pengaruhi Produktivitas Padi di Parimo

PARIMO, Lensa Jurnal – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah khawatir pembatasan pupuk subsidi oleh pemerintah pusat, dapat mempengaruhi hasil produktivitas padi.

“Saat ini, memang tidak bisa dikatakan kalau Kabupaten Parimo, tidak lagi surplus. Sebab, masih banyak pemasok beras dari luar daerah seperti Palu, dan Manado untuk membeli beras,” ungkap Anggota DPRD Parimo, H. Suardi saat ditemui di Parigi, Jumat (24/12/2021).

Baca juga : Pemda Parimo Belum Terima Laporan Soal Aksi Joki Vaksin Covid-19

Dia mengatakan, dari amanatannya saat ini petani sangat kesulitan mengelola sawahnya, akibat pembatasan pupuk bersubsidi.

Kemungkinan kata dia, alasan itu yang mengakibatkan banyak lahan dialih fungsikan dari tanaman padi ke jagung, hingga tanaman nilam.

“Kalau sebelumnya petani bisa gunakan 200 kilogram pupuk, sekarang berkurang. Memang bisa menunggu pupuk lain, namun biaya menjadi pertimbangan para petani,” kata dia.

Baca juga : Assisten II Ir. Lewis Buka Kegiatan Publikasi Data Komponen Inflasi Parimo

Sebab, tanaman jagung dan nilam tidak membutuhkan perawatan dengan biaya besar, seperti pupuk untuk padi. Sehingga, kondisi tersebut berdampak pada hasil produksi tanaman unggulan Kabupaten Parimo.

Selain itu kata dia, sarana dan prasarana pendukung lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, banyak ditemui irigasi, yang tidak lagi berfungsi mengaliri air hingga ke persawahan.

Kewenangan pembiayaan perawatan irigasi tersebut, juga menjadi salah satu kendala. Misalnya, daerah irigasi di wilayah Dolago, Kecamatan Parigi Selatan dan Sausu, Kecamatan Sausu.

Baca juga : Pembatasan Stok Diakhir Tahun, Sebabkan Kelangkaan BBM di Parimo

“Selama pandemi Covid-19 hampir tidak ada lagi biaya operasional dan perawatan, karena irigasi itu menjadi kewenangan APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Ketika ada kerusakan, daerah tidak mampu menanganinya,” ujarnya.

Kondisi tersebut, pada akhirnya membuat jaminan pelayanan terhadap pertanian di Kabupaten Parimo, terkendala. Harusnya, solusi permasalahan kewenangan ini harus segera diatasi oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Di irigasi Dolago kemarin, saya bersama masyarakat melakukan pengerukan sendiri, karena kalau tidak diatasi jadwal tanam akan tertunda,” pungkasnya.

Baca juga : DLH Parimo Wacanakan Penambahan TPA di Empat Wilayah

Kemudian, salah satu langkah cepat yang dilakukan pemerintah kegiatan tanam tidak harus ditunda. Semestinya setiap panen, jadwal tanaman harus segera dibuat. Sehingga, produktivitas padi di Parimo tetap dalam kondisi suplus.

Laporan : Novita Ramadhan